Strategi Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Terampil Melalui Ekosistem Kolaborasi Green Skills di Kepulauan Riau

Abstract

Provinsi Kepulauan Riau menghadapi dua kebutuhan yang harus dijawab secara bersamaan. Pertama, dunia usaha dan dunia industri semakin membutuhkan kompetensi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi, pengelolaan limbah, produksi bersih, kepatuhan lingkungan, dan penggunaan teknologi rendah karbon. Kedua, lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi memerlukan jalur transisi yang lebih jelas menuju pekerjaan terampil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepulauan Riau pada Mei 2026 tercatat 6,45%, peringkat keempat tertinggi nasional, jauh di atas TPT nasional 4,65%. Survei purposif terhadap 97 responden menunjukkan pengetahuan dasar lulusan dan instruktur tentang green jobs tinggi, yaitu indeks 92,9, tetapi paparan kolaborasi industri hanya 65,7 dan 93,2 persen responden belum pernah mengikuti pelatihan lingkungan atau green skills. Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) mengakui kompetensi hijau sebagai kebutuhan dengan rerata 4,00 dari 5, tetapi kemitraan dengan lembaga vokasi hanya 2,00, pengukuran hasil 2,14, dan penggunaan instrumen asesmen green skills 2,43. Lembaga vokasi mencatat mekanisme informasi industri 2,38 dan integrasi green skills dalam kurikulum 2,33. Tata kelola menunjukkan integrasi SIAPkerja 2,38, pembiayaan APBD 2,25, dan fasilitasi insentif pajak 1,88. Dengan pilot pada dua sektor prioritas ini, kebijakan diproyeksikan memperkuat penyerapan tenaga kerja terampil hijau secara terukur dalam dua tahun, sekaligus menyediakan bukti evaluatif bagi perluasan kebijakan ke sektor dan wilayah lain di Kepulauan Riau. Policy paper ini menilai tiga alternatif: penguatan koordinasi program berjalan; pembangunan sistem informasi green skills; dan pembangunan Ekosistem Kolaborasi Green Skills Kepulauan Riau berbasis sektor dengan TKDV sebagai orkestrator. Alternatif ketiga memperoleh skor tertinggi karena menyatukan validasi kebutuhan, audit kurikulum, proyek industri, penguatan instruktur, asesmen bersama, magang, sertifikasi, informasi pasar kerja, dan pelacakan hasil. Rekomendasi utama adalah penetapan program prioritas dua tahun melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Ketua TKDV, dimulai dengan pilot sektor galangan kapal/jasa maritim dan energi terbarukan/manufaktur pendukung