Penerapan Larangan Pungutan Dana Kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Abstract

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan komite sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan, hambatan, dan upaya penerapan larangan pungutan dana kebutuhan di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Salimpaung dan Sekolah Menengah Atas Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa peran komite di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tanah Datar belum optimal untuk itu perlu dilakukan upaya pengawasan terhadap terhadap Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.